Kongres FKPTT: Pemerintah Pusat Didesak Penuhi Lima Tuntutaan Eks Pejuang Timor Timur.

NTTBacarita, Kupang – Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) menggelar Kongres I di Gedung Golkar NTT, Sabtu (29/11/2025), dengan fokus utama mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan lima tuntutan kesejahteraan bagi ribuan eks pejuang Timor Timur (Timtim).

Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari 13 kabupaten eks-Timor Timur dan 7 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk tokoh dari berbagai elemen, seperti aparat keamanan, pemerintah, partai politik, serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FKPTT dari 10 provinsi.

Ketua Umum FKPTT, Eurico Guterres, dalam sambutannya menyampaikan lima pilar kesejahteraan yang menjadi fokus perjuangan FKPTT ke depan, yaitu keanggotaan Legiun Veteran, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Eurico mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya proses pemenuhan hak-hak tersebut, terutama terkait status veteran.

Eurico menyoroti proses verifikasi keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang dinilai diskriminatif terhadap para eks pejuang.

"Kita sudah mengajukan 1.975 orang (untuk menjadi anggota Legiun Veteran), tetapi baru 60 orang yang disetujui. Yang 60 orang itu pun dipilih-pilih," ujar Eurico dengan nada kecewa.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan individu yang disebutnya tidak benar-benar berjuang. "Sementara, yang lahir tahun 70-an boleh, yang memalsukan dokumen boleh, yang melakukan pungutan boleh, sedangkan yang benar-benar berjuang untuk republik ini tidak boleh, dengan alasan A, B, dan C. Tapi, kita akan tetap berjuang karena ini adalah hak kita."

Sementara itu, terkait masalah perumahan yang pernah dibangun dengan APBN pada tahun 2000 silam dinilai sangat tidak layak huni. Eurico mengakui bahwa persoalan yang muncul dari pembangunan masa lalu itu belum terselesaikan dengan baik.

"Rumah yang dibangun pada waktu itu asal bapak senang, lebih banyak korupsi daripada manfaat buat masyarakat, dan hari ini meninggalkan banyak masalah," ungkapnya. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang saat ini menghuni rumah-rumah tersebut.

Di bidang pendidikan, FKPTT secara khusus memperjuangkan agar putra-putri eks pejuang Timor Timur mendapatkan bantuan beasiswa. Eurico menegaskan bahwa kepindahan mereka ke Indonesia bukanlah karena bencana alam, melainkan karena keputusan politik yang berujung pada kelalaian pemerintah.

"Kami ke sini bukan karena bencana alam. Kami meninggalkan kampung halaman kami di Timor Timur itu bukan karena bencana alam yang terjadi seperti di Aceh. Tapi, kami ke sini karena kelalaian pemerintah waktu itu," tegas Eurico.

Selain itu, masalah kesehatan dan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama karena masih menjadi kendala besar bagi masyarakat eks Timor Timur.

"Banyak masyarakat kita yang tidak punya Kartu Indonesia Sehat. Untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat pun susah," keluhnya, menyoroti sulitnya akses terhadap jaminan kesehatan formal.

Eurico berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap lima tuntutan yang diajukan.

"Kalau memang lima poin ini oke, ya, besok kita bahas di dalam kongres itu, kita ketuk, kita tanda tangan, kita antarkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk diberikan perhatian," pungkasnya, menandakan bahwa hasil kongres akan segera diserahkan kepada pemerintah.