GMKI Kupang: Tidak Kreatif dan boros, Pemprov NTT keluarkan 1 M untuk melatih kepemimpinan dasar pejabat struktural Pemrov NTT.

Kupang 26 September 2025, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk kegiatan retret pejabat struktural dengan alasan melatih kepemimpinan dasar.

Menurut Ketua GMKI Kupang, Andraviani, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemprov NTT tidak mampu menjalankan tata kelola anggaran yang realistis, efisien, dan efektif. Ia menilai, pelatihan kepemimpinan dasar dan koordinasi pejabat struktural tidak harus menghabiskan anggaran daerah yang begitu besar, apalagi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Kondisi keuangan NTT saat ini masih menghadapi tantangan besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui masih mengalami kekurangan sekitar Rp 700 miliar yang harus dipenuhi hanya dalam tiga bulan terakhir tahun 2025. Selain itu, surplus anggaran daerah juga menurun drastis dari Rp 163,47 miliar menjadi Rp 99,34 miliar, yang bagi GMKI menjadi sinyal melemahnya disiplin fiskal Pemprov.

“Program Pemprov NTT gagal menjadi langkah investasi jangka panjang untuk masyarakat. Ret-ret dengan output yang tidak jelas hanyalah pemborosan di tengah keterbatasan,” tegas Andraviani.

Kebijakan ini semakin disayangkan karena diambil saat masyarakat NTT tengah menghadapi berbagai persoalan mendesak, mulai dari kenaikan tunjangan DPRD yang menuai polemik, penanggulangan kemiskinan yang tidak optimal, bencana alam yang berulang, ketidakadilan sosial, hingga kondisi pendidikan dan infrastruktur jalan yang masih jauh dari standar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Maret 2025, persentase penduduk miskin di NTT mencapai 18,60 persen atau sekitar 1,09 juta orang. Angka ini menegaskan bahwa NTT masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Dalam pandangan GMKI Kupang, kondisi ini mencerminkan wajah asli NTT yang selama ini ditandai dengan kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Karena itu, GMKI mendorong agar anggaran daerah dialihkan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan bagi siswa miskin, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan fasilitas kesehatan yang inklusif, serta perbaikan infrastruktur pedesaan guna mendukung layanan dasar dan mendorong ekonomi lokal.

Lebih jauh, GMKI menekankan bahwa Pemprov NTT seharusnya berfokus pada upaya meningkatkan PAD dengan memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengevaluasi serta melakukan audit terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Flobamor, sebelum menyalurkan tambahan modal baru. GMKI menilai selama ini BUMD kerap menjadi beban ketimbang sumber pendapatan daerah, sehingga perlu transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat.

Selain itu, potensi lokal di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga jasa perlu dioptimalkan secara serius agar PAD benar-benar meningkat. Dengan mengembangkan sektor riil berbasis potensi lokal, Pemprov dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Retret atau pelatihan kepemimpinan pejabat tentu bisa dijalankan, tetapi hanya ketika pondasi keuangan daerah sudah kuat. Jangan sampai anggaran besar untuk kegiatan seremonial mendahului pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,” tegas Andraviani.

“Pemerintah harus menjaga kontrak moral kepada masyarakat dalam setiap kebijakan publik dan pengelolaan anggaran. NTT adalah milik rakyat, bukan milik pejabat,” pungkasnya.