Ombudsman NTT Pantau Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kualin.

-

NTTBacarita, Kuoang - Ombudsman NTT Pantau Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kualin. Ombudsman NTT melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke Rumah Sakit Pratama Kualin di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, terutama terkait dengan minimnya tenaga kesehatan.
Berdasarkan hasil pantauan, Rumah Sakit Pratama Kualin belum memenuhi syarat minimum sebagai rumah sakit. Berikut beberapa temuan ¹:
- *Ketenagaan*: RS Pratama Kualin hanya memiliki 1 dokter umum, tidak ada apoteker, 1 tenaga teknis kefarmasian, tidak ada radiografer, dan tidak ada tenaga gizi. Padahal, rumah sakit kelas D Pratama minimal harus memiliki 4 dokter umum, 1 dokter gigi, 2-3 perawat, 2 bidan, 1 apoteker, 2 tenaga teknis kefarmasian, 1 radiografer, 1 analis kesehatan, dan 1 tenaga gizi.
- *Sarana Prasarana*: Skor pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS Pratama Kualin adalah 47,51%, yang berarti tidak memenuhi syarat minimum 60% untuk menyelenggarakan layanan.
Keterbatasan fasilitas kesehatan di RS Pratama Kualin berdampak pada masyarakat sekitar. Pasien darurat terpaksa dirujuk ke RSUD Soe yang berjarak 70 km atau RS di Kota Kupang yang berjarak lebih dari 100 km.
Ombudsman NTT akan menyampaikan temuan ini kepada Bupati TTS dan berharap agar pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan kesehatan dengan memenuhi syarat minimum tenaga kesehatan dan sarana prasarana di RS Pratama Kualin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wali Kota Kupang Terima Honorer TMS P3K Tahap 2: “Saya Ada Bersama Bapak dan Ibu, Kita Sama-Sama Berjuang.

-
Gambar
NTTBacarita, Kota Kupang - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima para tenaga honorer  tenaga kependidikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam seleksi P3K tahap 2. Pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan di halaman Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (22/9) sore.  Dalam pertemuan itu, Wali Kota menegaskan bahwa dirinya tidak berseberangan dengan para tenaga honorer, melainkan berada pada posisi yang sama, memperjuangkan kepentingan mereka. “Saya ada bersama Bapak dan Ibu. Kita sama-sama berjuang. Kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, wajar anak mencari orang tuanya. Tapi mari kita duduk baik-baik, berdiskusi dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka,” ujar Wali Kota. Wali Kota didampingi Asisten Adminitrasi Umum, Kepala BKPPD dan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima para honorer secara langsung. Bahkan dia rela duduk bersama di lantai untuk mendengar satu per satu keluhan dan penjelasan. Menurutnya, in...
Baca selengkapnya

Eurico Guterres Tolak Jabatan, Namun Aspirasi Kongres FKPTT Dorongnya Kembali Pimpin Periode 2025–2030

-
Gambar
NTTBacarita, Kupang, 30 November 2025 — Eurico Guterres menyatakan penolakannya untuk kembali menduduki jabatan Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT). Namun, aspirasi kuat dari para peserta Kongres FKPTT I serta dukungan dari para pejuang Timor Timur di seluruh wilayah  Indonesia  membuatnya akhirnya menerima mandat sebagai Ketua Umum FKPTT periode 2025–2030. Pernyataan tersebut disampaikan Eurico Guterres sesaat setelah dirinya terpilih secara aklamasi oleh peserta kongres yang berlangsung di Gedung Golkar NTT, Kota Kupang, pada Minggu, 30 November 2025. Dalam penyampaiannya, Eurico menegaskan bahwa keputusan awalnya untuk tidak mencalonkan diri kembali didasari keinginannya memberi kesempatan kepada generasi baru dalam organisasi. Namun, desakan peserta kongres dan suara mayoritas pejuang Timor Timur membuatnya mempertimbangkan ulang. “Awalnya saya menolak untuk kembali memimpin FKPTT. Namun aspirasi kongres dan keinginan seluruh pej...
Baca selengkapnya

Kuasa Hukum YM Tantang YNS Tempuh Jalur Hukum Resmi.

-
Gambar
NTTBacarita, Kupang – Kuasa hukum anggota DPRD Kabupaten Kupang, YM, yakni Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum., menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum terkait tuduhan dugaan kekerasan seksual yang disampaikan oleh YNS. Rudyanto secara tegas menantang pihak penuduh untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, bukan hanya menyampaikannya di ruang publik. “Kalau memang benar ada bukti, silakan laporkan ke polisi. Jangan main hakim sendiri. Kebenaran hanya bisa diuji di pengadilan, bukan di opini publik,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (30/9/2025) di Kupang. Menurutnya, berbagai pernyataan maupun somasi yang disampaikan pihak YNS bersifat subjektif dan cenderung tendensius. Ia bahkan menduga ada upaya tertentu untuk mempermalukan YM dan mengambil keuntungan dari kasus ini. “Sebagai pihak yang memahami hukum, seharusnya YNS maupun kuasa hukumnya tidak menggunakan jalur di luar prosedur hukum yang sah untuk memengaruhi...
Baca selengkapnya